Selasa, 29 Maret 2016

Penjelasan mengenai BAB VI UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI

Pasal 23
(1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
(2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
(3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.
Pasal 24
(1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.
(2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan.
(3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 25
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 26
(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Penjelasan:
Pemerintah sebagai regulator mengatur kegiatan perekonomian Indonesia, dalam hal ini kegiatan ekonomi berupa transaksi secara elektronik diatur dalam suatu kebijakan atau perangkat hukum berupa UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada kesempataan kali ini kami akan membahas mengenai UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai bab VI yang salah satu tujuannya yaitu  melindungi kepentingan umum dari kemungkinan terjadinya praktik bisnis yang tidak sehat dari para pelaku ekonomi. Bab tersebut diantaranya mengatur tentang penggunaan nama domain dan perselisihan pengelolaan nama domain. Nama Domain (alamat internet) yang telah terdaftar tidak boleh disalah gunakan oleh pelaku usaha lain karena dpt merugikan pemilik domain sebagai mana dimaksud dalam Pasal 23. Kemudian pada pasal 25 dijelaskan bahwa karya intelektual dilindungi oleh pemerintah dan setiap orang yang dilanggar haknya yang terdapat pada pasal 26 dapat mengajukan gugatan.
Hukum ekonomi Indonesia sebagai suatu sistem juga memiliki seperangkat asas-asas dan kaidah hukum. Asas atau prinsip hukum yang dapat diartikan sebagai landasan filosofis yang menjiwai, memayungi, mengilhami atau menghidupi substansi dari suatu peraturan hukum. Di dalam BAB VI UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdiri atas asas-asas sebagai berikut :
a.       Asas kemandirian yang berwawasan kebangsaan
Pasal 23 ayat (1) setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki nama domain.
b.      Asas pasar bebas yang terkendali
Pasal 23 ayat (2) : pemilik dan pengguna nama domain harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, tidak melanggar hak orang lain.

Kemungkinan permasalahan hukum yang terdapat dalam BAB VI dalam transaksi elektronik yaitu tentang penggunaan domain name, antara lain:
·         Prinsip first come first serve (ketika kita mendaftarkan nama domain misalnya nama domain yang terkenal, maka nama domain tersebut tidak bisa dibatalkan)
·         Itikad baik, persaingan usaha yang sehat, tidak melanggar hak orang lain
·         Pengelola pemerintah/masyarakat
·         Pengambil alihan sementara
·         Pengakuan nama domain dari pengelola asing
·         Peraturan Pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah mengenai UU No 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini belum ada

Definisi mengenai nama domain itu sendiri diatur dalam  pasal 1 angka 20 yang berbunyi: "Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet"

Penjelasan Pasal 23 & 24:
Pasal 23 Ayat (1):
"Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam Nama Domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam pendaftaran merek dan paten."
Pasal 23 Ayat (2):
Yang dimaksud dengan “melanggar hak Orang lain”, misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain.
Pasal 23 Ayat (3):
Yang dimaksud dengan “penggunaan Nama Domain secara tanpa hak” adalah pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat Orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan konsumen.

Dari Pasal 23 ayat (1) terlihat bahwa sistem pendaftaran nama domain adalah pendaftar pertama tanpa adanya pemeriksaan ataupun penelusuran terlebih dahulu. Sistem ini menyebabkan siapapun dapat mendaftarkan nama domain yang mirip satu sama lain, tanpa adanya penolakan. Hal ini terlihat kontradiktif dengan pasal 23 ayat (2) yang menginginkan adanya itikad baik, ataupun tidak terlanggarnya hak orang lain dalam pendaftaran nama domain. Bagaimana suatu nama domain dalam pemanfaatannya dapat dijamin tidak melanggar hak orang lain apabila tidak terdapat pemeriksaan dalam pendaftarannya?
Namun, di sisi lainnya, pemeriksaan atas pendaftaran nama domain memang sangat sulit untuk dilaksanakan, dikarenakan penyedia jasa nama domain tidak hanya terdapat di Indonesia. Meskipun pemerintah melakukan upaya pemeriksaan terhadap pendaftaran nama domain, Oknum "nakal" tetap dapat mendaftarkan nama domain melalui penyedia jasa di luar negeri.
Pemanfaatan dan pendafataran nama domain tidak boleh semata-mata ditujukan untuk mendompleng nama domain / merek orang lain (pasal 23 ayat (3)). Apabila hal tersebut terjadi, maka pemilik nama domain atau merek tersebut dapat mengajukan pembatalan nama domain yang melakukan pendomplengan. Namun, pembatalan nama domain yang melakukan pendomplengan tersebut akan menjadi tidak efektif apabila ternyata nama domain didaftarkan di luar negeri.
Berbagai permasalahan mengenai perlindungan hukum atas nama domain ini akan menjadi semakin menjadi apabila tidak dilakukan upaya perbaikan terhadap substansi UU ITE guna menemukan upaya yang efektif atas perlindungan nama domain.
Ketentuan lebih lengkap dan menyeluruh mengenai nama domain diatur dalam Permenkominfo Nomor 23 Tahun 2013.

Penjelasan Pasal 25:
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perlu juga diperhatikan pengertian “Merek” berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. “Merek” adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Penjelasan Pasal 26:
Lebih lanjut dikatakan dalam penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU ITE bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:
a.    Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
b.    Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
c.    Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.



DAFTAR PUSTAKA

Angelina sinaga, https://angelinasinaga.wordpress.com/2013/05/31/analisa-undang-undang-nomor-11-tahun-2008-tentang-informasi-dan-transaksi-elektronik/, analisa undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, diakses pada 20 Maret 2016 pkl 08.30

Affan safrian, http://affansafrian.blogspot.co.id/2010/07/penjelasan-undang-undang-no11-tahun.html, Penjelasan Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di akses pada 20 Maret 2016 pkl 09.00

Dony prisma, https://donyprisma.wordpress.com/2013/08/12/ringkasan-uu-ri-no-11-tahun-2008-tentang-informasi-dan-transaksi-elektronik/ Penjelasan Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diakses pada 22 Maret 2016 pkl 10.48

Beni agus prima, http://bennyagusprima.blogspot.co.id/2011/12/perlindungan-hukum-nama-domain-website.html?view=mosaic, Perlindungan Hukum Nama Domain, diakses pada 22 Maret 2016 pkl 11.02

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt539e8dae4727a/bisakah-dipidana-jika-diam-diam-membuka-e-mail-orang-tanpa-bermaksud-buruk, diakses pada 22 Maret 2016 pkl 11.30


 

0 komentar:

Posting Komentar